JAKARTA – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengantisipasi banjir dan tanah longsor menyusul prakiraan cuaca ekstrem di Jakarta.
Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, Yuke menekankan, selain permasalahan saluran air yang sering menjadi penyebab banjir, tanah longsor di sejumlah wilayah juga perlu mendapat perhatian serius.
“Ditambah lagi kondisi pohon-pohon besar yang ada di Jakarta harus diperhatikan oleh Dinas Pertamanan,” ujar Yuke, seperti yang dikutip Wartawan, Sabtu (1/11/2025).
“Jika perlu, lakukan penopingan untuk mencegah pohon tumbang, karena saat musim hujan, biasanya dibarengi dengan angin kencang,” lanjutnya.
Ia menambahkan, Pemprov DKI juga harus melakukan mitigasi banjir agar jumlah warga terdampak bencana dapat ditekan.
“Mitigasi banjir sangat penting, karena evakuasi terhadap korban banjir membutuhkan waktu, dikarenakan kondisi mendadak dan serentak, walaupun sejauh ini koordinasi lintas instansi cukup baik dan profesional,” tutur Yuke.
Pengecekan saluran dan pengerukan sungai
Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti potensi peningkatan debit air dari hulu selama musim hujan.
Menurutnya, pengerukan kali, pengecekan saluran, turap, tanggul, dan jembatan harus segera dilakukan.
“Antisipasi harus kita lakukan sejak awal. Jangan sampai Pemprov tidak siap dalam menghadapi dampak dari musim hujan pada akhir tahun 2025 ini,” ucap Yuke.
Secara teknis, Yuke menyebut Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI dapat memantau titik-titik genangan yang ada saat ini. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan untuk mencegah sampah rumah tangga masuk ke sungai dan saluran air, yang dapat memperparah genangan.
“Apakah sudah masuk dalam rencana jangka pendek dan menengah kita atau tidak? Lalu, beberapa titik yang sudah dilakukan pembenahan bisa mengurangi banjir atau tidak. Itu harus dilakukan evaluasi untuk perbaikan-perbaikan,” ungkapnya.
Penyelesaian banjir harus tuntas
Menurut Yuke, penanggulangan banjir di Jakarta harus dilakukan secara tuntas, tidak bisa setengah-setengah.
“Contohnya untuk Ciliwung, sepakat harus tuntas. Disamping juga 12 aliran sungai lainnya. Jika itu dilakukan, tentunya saya yakin banjir Jakarta bisa berkurang atau mungkin terbebas dari banjir,” jelasnya.
Sebaliknya, jika penanganan dilakukan secara parsial, Jakarta tetap berpotensi mengalami genangan saat hujan.
“Untuk bisa bebas dari banjir, memang sangat sulit, karena butuh anggaran yang besar dan komitmen bersama dari gubernur DKI Jakarta,” ucapnya.
“Tidak bisa hanya diselesaikan oleh 1 atau 2 gubernur, tapi juga dilakukan berkelanjutan oleh setiap gubernur. Apalagi, Jakarta memiliki blue print pengendalian banjir yang harus disepakati dan tinggal dijalankan bersama,” papar Yuke.
Penanganan cepat oleh Pemprov DKI
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut penanganan banjir dan genangan di ibu kota lebih cepat dibandingkan daerah lain.
“Mohon maaf, bukan apa-apa, kalau dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar, Jakarta pasti lebih cepat penanganannya, dan kemarin relatif cepat penanganannya,” ujar Pramono saat ditemui di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (30/10).
Pram, sapaan akrab Gubernur, mengakui genangan di Jakarta selalu ada, terutama dalam beberapa hari terakhir karena hujan yang intens.
Namun, ia telah memerintahkan Dinas SDA DKI menyiagakan seluruh pompa yang dimiliki Pemprov DKI.
“Seperti yang saya janjikan berulang kali, kemarin sebelum hujan, semua air saya minta untuk dipompa. Jadi, sumber daya air sekarang ini 600 pompa yang kemarin dipersiapkan,” kata Pramono.
Dengan langkah ini, genangan dan banjir di Jakarta diharapkan dapat diatasi lebih cepat, sekaligus menjaga keselamatan warga selama cuaca ekstrem melanda ibu kota.
Mar.
