Soroti Potensi Sengketa Batas Tanah, KMDT Samosir Gelar Penyuluhan Hukum Pertanahan bagi Warga

oleh -1 Dilihat

SAMOSIR – Persoalan batas tanah yang belum jelas masih menjadi sumber sengketa paling sering muncul di tengah masyarakat. Menyikapi hal itu, Dewan Pengurus Daerah Komite Masyarakat Danau Toba (DPD KMDT) Kabupaten Samosir kembali menggelar Penyuluhan Hukum Pertanahan bagi warga Zona 3 yang meliputi Kecamatan Harian, Sianjur Mula-Mula, dan Sitio-Tio.

Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Camat Harian, Kamis (19/11/2026), dan dibuka secara resmi oleh Camat Harian, Hartopo Manik.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Panitia Penyelenggara Agustan Situmorang, Bendahara Rona C. Simbolon, S.H., Wakil Ketua Tarsia Naibaho, para kepala desa se-Zona 3, serta tokoh masyarakat.

Penyuluhan ini merupakan rangkaian edukasi hukum gratis yang digelar KMDT Samosir di tiga zona wilayah sejak 5 dan 12 November 2026 lalu. Tujuannya untuk mencegah konflik pertanahan dan sengketa waris, sekaligus meningkatkan literasi hukum masyarakat di tingkat desa.

Batas Tanah Jadi Sorotan Utama

Dalam sesi pemaparan, Ketua DPD KMDT Kabupaten Samosir yang juga bertindak sebagai narasumber utama, Sinta Mauly Agnes Tamba, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT, menyoroti persoalan kepastian batas tanah dan legalitas sertifikat.

Menurutnya, banyak lahan yang berdampingan namun belum memiliki kejelasan batas fisik, meskipun salah satu pihak telah mengantongi sertifikat. Kondisi inilah yang kerap memicu ketegangan dan sengketa antarwarga di tingkat desa.

“Terus terang, ada beberapa kepala desa yang langsung menyampaikan keluhan dan kondisi di lapangan kepada kami. Kami berhitung dan berupaya merespons kesanggupan kami pada saat ini untuk membantu memberikan pemahaman hukum yang tepat kepada masyarakat,” ujar Sinta Mauly Agnes Tamba di hadapan puluhan peserta yang memadati aula.

Jembatani Hukum Adat dan Hukum Nasional

Penyuluhan ini juga menghadirkan narasumber dari Polres Samosir serta praktisi kenotariatan. Kolaborasi ini bertujuan menjembatani pemahaman warga antara hukum adat yang hidup di masyarakat dengan hukum pertanahan nasional.

Melalui forum ini, warga dan perangkat desa dibekali langkah-langkah penyelesaian sengketa batas lahan secara damai, musyawarah, dan prosedural, agar tidak berujung pada konflik berkepanjangan.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif. Warga tampak antusias berkonsultasi langsung mengenai status kepemilikan lahan, pengukuran ulang batas tanah yang berdampingan, hingga tata cara pengurusan sertifikat yang sah secara hukum.

Apresiasi Kepala Desa

Kepala Desa Hutagurgur, Bahder Sagala, mengapresiasi penyuluhan hukum yang digelar KMDT Samosir. Menurutnya, kegiatan ini sangat bagus dan membuka wawasan perangkat desa.

“Penyuluhan hukum oleh KMDT sangat bagus, nuansa pemahaman kami pun terbuka, memahami tentang administrasi pertanahan secara khusus bagian data pemerintahan terendah di Desa,” jelas Bahder Sagala.

Melalui penyuluhan ini, KMDT Kabupaten Samosir menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan edukasi hukum yang mudah dipahami, serta membantu mewujudkan tertib administrasi pertanahan demi Samosir yang aman, damai, dan sejahtera.

Untuk konsultasi dapat menghubungi Sinta Mauly Agnes Tamba, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT, di Jalan Raya Simanindo, Desa Sianting- Anting, Kecamatan Pangururan. (WA 0812-6552-9070).

EDITOR

Avatar photo

SS - SINARNEWS Media Online

S. Edward H. Simanjuntak


Tentang Penulis: SS - SINARNEWS Media Online

Avatar photo
S. Edward H. Simanjuntak