JAKARTA – Teguran Presiden Joko Widodo terkait impor senjata dan seragam oleh TNI-Polri dinilai kurang tepat. Pasalnya, hal itu justru terjadi karena kebijakannya yang menerapkan undang-undang sapu jagat (omnibus law).
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf menilai, pemberlakuan omnibus law justru menjadi puncak permasalahan impor senjata dan seragam TNI-Polri yang disinggung Presiden.
Ia mengatakan, sejak Presiden membuat omnibus law maka orientasi sektor pertahanan justru membuka ruang keterlibatan yang lebar bagi investor asing dan industri pertahanan luar negeri.
Simak selengkapnya dalam video berikut.
Edit : mar
EDITOR
