Jakarta – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026). Aksi tersebut dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai.
GERAM menyebut aksi itu sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI. GERAM memperkirakan sekitar 1.000 orang akan mengikuti aksi tersebut.
Koordinator Aksi GERAM, Ahmad Mixel, mengatakan massa meminta pimpinan DPR RI menemui mereka secara langsung untuk berdialog.
“Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI,” kata Ahmad dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).
Dalam aksi tersebut, GERAM membawa 10 tuntutan. Salah satunya adalah meminta pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. GERAM menilai sejumlah kebijakan pemerintah memperluas militerisme. Kebijakan tersebut juga dinilai dapat memperlemah demokrasi dan memperbesar ketimpangan ekonomi. GERAM turut menuntut penghentian dan evaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG).
Evaluasi tersebut, antara lain, diminta dilakukan dari sisi transparansi anggaran dan potensi patronase politik. Selain itu, GERAM menolak kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat miskin dan pekerja. Tuntutan lainnya berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. GERAM juga menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan kenaikan upah buruh.
GERAM juga mendesak pemerintah menjamin hak pekerja rumah tangga. Selain itu, GERAM menuntut penghentian kriminalisasi terhadap aktivis. Mereka juga meminta tahanan politik dibebaskan. Tuntutan terakhir berkaitan dengan aset hasil korupsi.
EDITOR
