Medan – Pemerintah Kabupaten Samosir mendapat kucuran Dana Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp38 miliar dari pemerintah pusat. Dana ini akan diarahkan untuk mendukung program-program prioritas nasional guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bumi Tano Batak.
Komitmen itu ditegaskan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom usai mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana TKD bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (14/7/2026).
Rakor tersebut dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni secara daring, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Surya, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumut Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari, serta para kepala daerah se-Sumut.
Bupati Samosir didampingi Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Kepala BPKD Melva Siboro, Kepala BPBD Sarimpol Simanihuruk, dan Inspektur Mantun Sinaga.
Fokus ke 5 Sektor Prioritas
Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara memperoleh alokasi TKD lebih dari Rp6 triliun untuk 31 kabupaten/kota. Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat juga memberikan asistensi dan melakukan monitoring agar pemanfaatan dana berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai regulasi.
Bupati Vandiko menegaskan, Pemkab Samosir siap menjalankan amanah tersebut dengan prinsip efektif, transparan, dan akuntabel.
“Rp38 miliar ini akan kami fokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, dan program prioritas lain yang berdampak langsung kepada masyarakat. Tujuannya jelas, mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik di Samosir,” ujar Vandiko.
Ia juga berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten semakin kuat agar realisasi program bisa dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya oleh masyarakat.
Dukungan Pemprov dan Kemendagri
Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution menyebut TKD tambahan adalah bentuk dukungan nyata pemerintah pusat yang harus dimanfaatkan optimal. Ia meminta seluruh kabupaten/kota mempercepat realisasi agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Bobby juga menyoroti dampak bencana yang tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menekan perekonomian dan PAD daerah.
“Harapan kami, TKD tahun 2027 untuk daerah terdampak bencana di Sumut bisa sama dengan 2026. Ini penting agar proses pemulihan berjalan optimal,” kata Bobby.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni menyampaikan pemerintah telah menambah alokasi TKD sebesar Rp10,68 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana. Rinciannya, Sumut Rp6,35 triliun, Aceh Rp1,65 triliun, dan Sumbar Rp2,63 triliun.
Fatoni mengapresiasi langkah cepat kepala daerah yang telah melakukan penyesuaian APBD 2026 melalui Perkada.
“Kami berharap anggaran ini segera direalisasikan sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dengan alokasi TKD ini, Pemkab Samosir optimis mampu mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, pariwisata, dan pelayanan dasar.
EDITOR
