JAKARTA – Pernyataan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia soal Pilpres, menuai polemik.
Dalam hasil diskusi di sebuah acara, Bahlil mengungkapkan bahwa ada pemikiran dari kalangan dunia usaha, agar jadwal Pilpres mundur karena alasan pandemi.
Pernyataan Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM tersebut ditanggapi pengamat ekonomi dan pengusaha.
Pengamat Ekonomi dari Core Indonesia, Mohammad Faisal Menilai tidak ada urgensi kuat untuk menunda pemilu, apalagi pelaksanaan pemilu telah diatur dalam Undang-undang.
Menanggapi pernyataan Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menganggap pernyataan Bahlil sangat menyesatkan dan tidak mengerti konstitusi.
Pemikiran soal maju mundur gelaran Pilpres juga terkait dengan masa jabatan Presiden sebelumnya.
Jika melihat kembali ke belakang, Presiden Jokowi sudah berkali-kali menyatakan tidak berniat untuk menjabat selama 3 periode, dan Jokowi pun menyatakan jabatan 3 periode tersebut dicetuskan pihak tertentu yang bermaksud menjerumuskan atau cari muka.
Apa pun keputusan politik yang diambil, jelang Pilpres memang sudah seharusnya sesuai dengan amanat konstitusi dan mengedepankan kepentingan rakyat.
Edit : Mar
EDITOR
