JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Terkait hal tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pihaknya masih belum dapat mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut lantaran masih dilakukan pendalaman.
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (18/9/2024).
Sebagai informasi, kabar kebocoran data ini diungkapkan oleh akun X Teguh Aprianto @secgron pada Rabu kemarin.
Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP. Data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300).
Revisi UU Kementerian hingga UU Wantimpres Tak Libatkan Publik, Apa Dampaknya?
Dalam sampel data yang dibagikan akun Bjorka, terdapat nama Presiden Jokowi dan anak-anaknya yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Kemudian ada juga nama menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku,” ungkap akun X @secgron.
Mar.
EDITOR
