JAKARTA – Aksi buruh pada Kamis (28/8/2025) tidak hanya berlangsung di depan gedung DPR RI Jakarta, tetapi juga digelar serentak di berbagai kawasan industri besar di Indonesia.
Gerakan ini dipimpin oleh Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta koalisi serikat pekerja lainnya.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi akan menyebar ke sejumlah daerah, mulai dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, hingga berbagai provinsi seperti Jawa Barat.
Selain itu, aksi penyampaian pendapat juga berlangsung di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua.
“Demo buruh 28 Agustus 2025 di DPR menuntut kenaikan upah dan penghapusan outsourcing,” kata Said, dikutip Wartawan, Rabu (27/8/2025).
Enam tuntutan buruh Dalam aksinya, massa buruh mengusung enam tuntutan utama:
Menghapus sistem outsourcing. Menolak kebijakan upah murah. Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen. Mendesak pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang aturan outsourcing. Menuntut pemerintah menghentikan gelombang PHK dengan membentuk Satgas khusus. Melaksanakan reformasi pajak, termasuk menaikkan PTKP dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan.
“Hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, dan hentikan diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah. Selama ini pajak yang berlaku masih tidak adil,” tegas Said.
Mar.
