Pemerintah Kota Bekasi buka suara Tanggapi Spanduk Indomaret , Ditagih Parkir Lapor Polisi

  • Whatsapp

Jakarta – Terdapat spanduk di Indomaret Bekasi “Ditagih Parkir Lapor Polisi” , Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyebut parkiran minimarket berpotensi menjadi pendapatan asli daerah (PAD).
Pemkot Bekasi mengungkap parkir merupakan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Atas aturan tersebut, Pemkot Bekasi menilai berhak menerima PAD atas parkir sepanjang sudah menetapkan ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah baik dari sisi objek pajak, subjek pajak, maupun tarif.

Sementara itu, Pemkot Bekasi mengungkap pengelolaan parkir di Bekasi juga sudah diatur dalam Perda No 11 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Retribusi Parkir dan Terminal, Perda No 10 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, dan KEPWAL 974 Tahun 2019 tentang penetapan titik retribusi parkir di bahu jalan di Kota Bekasi. Atas sejumlah aturan itu, Pemkot Bekasi menilai parkiran minimarket bisa berpotensi menjadi PAD bagi daerah.

Bila sesuai dengan ketentuan dalam Perda dimaksud, maka hal ini adalah sebuah potensi PAD, mengingat saat ini data minimarket di Kota Bekasi mempunyai jumlah yang significant yakni Indomaret sebanyak 447, Alfamart sebanyak 358 dan Alfamidi sebanyak 101 sehingga ditotal sebanyak 906 minimarket,” tulis Pemkot Bekasi lewat keterangannya, Jumat 29 Oktober 2021 .

Sementara itu, Pemkot Bekasi juga menyebut sampai saat ini pihak Indomaret yang memasang spanduk ‘Ditagih Parkir Lapor Polisi’ belum pernah berkoordinasi dengan pihak pemda. Meski begitu, Pemkot Bekasi tetap mendukung terkait penindakan sesuai aturan yang berlaku terkait parkir dengan pungutan liar.

“Terkait dengan viralnya spanduk tersebut, bahwa pemasangan tersebut belum pernah dikoordinasikan dengan Pihak Pemda akan tetapi pada prinsipnya kami mendukung bukan hanya terkait pungutan parkir yang bukan menjadi titik pungutan parkir sebagaimana tercantum dalam Kepwal 974 Tahun 2019 akan tetapi semua pungutan liar di segala aspek wajib hukumnya dilaporkan kepada Pihak Kepolisian,” ucapnya.

Pemkot Bekasi juga menjabarkan terkait lokasi hingga tarif parkir sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2020. Berikut ini aturan penyelenggaraan retribusi parkir dan terminal di Kota Bekasi:

1. Ruang milik jalan atau pada bahu jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa retribusi dengan memperhatikan aspek-aspek aturan lalu lintas (pasal 20).

2. Di luar ruang milik jalan atau tempat parkir khusus yang dimiliki oleh:
a. Pemerintah Daerah seperti pasar atau lahan kawasan perdagangan yang sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah (retribusi)
b. Pihak Swasta seperti di Pusat Perbelanjaan, RS Swasta dll (pajak)

Kemudian disampaikan tarif parkir di bahu jalan (onstreet) dan di luar bahu jalan (offstreet).

1. Tarif Parkir di bahu jalan
a. Bus, Truk dan Sejenisnya sebesar Rp 7500 dengan keterangan Flat
b. Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya sebesar Rp 5.000 keterangan Flat
c. Sepeda Motor sebesar Rp 3.000 keterangan flat

2. Tarif Parkir di luar bahu jalan
a. Bus, truk dan sejenisnya pada jam pertama sebesar Rp 7.500 dan setiap jam berikutnya Rp 4.000
b. Sedan, Jeep, minibus, Pick Up dan sejenisnya pada jam pertama sebesar Rp 6.000 dan setiap satu jam berikutnya sebesar Rp 3.000
c. Sepeda Motor pada jam pertama sebesar Rp 3.000 dan setiap satu jam berikutnya sebesar Rp 2.000

BELANJA , TETAP JAGA PROKES
­čîĆNikolas S Naibaho­čîĆ

.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.