“Ketua Umum Yayasan UHN Minta Pemerintah Tertibkan Penyaluran KIP Kuliah dan LPDP, Desak Beasiswa Berkeadilan untuk Mahasiswa PTN dan PTS Berakreditasi Unggul”
MEDAN – Ketua Umum Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen (UHN), Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, menyoroti keras dugaan politisasi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Ia menegaskan, bantuan pendidikan harus diberikan berdasarkan kebutuhan dan kelayakan, bukan kepentingan politik.
Hal tersebut disampaikan Effendi di sela-sela Wisuda Ahli Madya, Sarjana, Profesi, dan Magister UHN Periode II Tahun 2026 di Medan, Jumat (23/10/2026).
Menurut tokoh pendidikan asal Sumut itu, program bantuan pendidikan yang digagas sejak era Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan Presiden Prabowo Subianto merupakan program yang sangat mulia. Namun dalam praktiknya, program tersebut kerap disalahgunakan.
“Program ini sangat baik dan sangat mulia. Namun, kenyataannya, program ini diperdagangkan sebagai barter atau transaksi elektoral oleh para politisi yang memiliki konstituen di daerah-daerah,” tegas Effendi.
Ia meminta pemerintah menertibkan mekanisme penyaluran KIP Kuliah agar tepat sasaran. Alokasi bantuan untuk jutaan mahasiswa, kata dia, tidak boleh dikuasai pihak-pihak tertentu untuk kepentingan elektoral. Penyaluran yang tidak transparan, berpotensi menimbulkan penyimpangan dan harus diawasi secara ketat.
Soroti LPDP: Berikan untuk yang Pintar Tapi Tak Mampu
Selain KIP Kuliah, Effendi juga menyoroti penyaluran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ia meminta pemerintah memprioritaskan beasiswa tersebut bagi calon penerima yang memiliki kemampuan akademik unggul, namun terkendala ekonomi.
“Kalau anaknya pintar, tetapi orang tuanya mampu, biarlah disekolahkan sendiri. Berikan kesempatan kepada mereka yang orang tuanya tidak memiliki kemampuan,” ujarnya lugas.
Pendidikan Gratis Harus Adil untuk PTN dan PTS
Pada kesempatan itu, Effendi menyatakan mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto memperluas akses pendidikan tinggi gratis. Namun ia mengingatkan, kebijakan tersebut jangan hanya berorientasi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Menurutnya, mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah warga negara yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh dukungan pendidikan dari negara.
“Jangan hanya perguruan tingginya yang digratiskan, tetapi mahasiswanya juga harus ditopang dengan beasiswa. Jangan hanya mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Bagaimana dengan yang di swasta?” tanya Effendi.
Ia menilai, PTS memiliki kontribusi besar dalam menyediakan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Berbeda dengan PTN yang memperoleh dukungan penuh dari APBN, PTS harus berjuang secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi.
Effendi secara khusus mendorong agar mahasiswa PTS yang berprestasi, berasal dari keluarga kurang mampu, dan kuliah di kampus berakreditasi unggul seperti UHN, mendapat kesempatan yang sama.
“Kami mendukung niat Presiden Prabowo. Namun, bantuan itu seharusnya diberikan kepada mahasiswa di mana pun mereka berada, terutama mahasiswa perguruan tinggi swasta yang juga memiliki akreditasi unggul,” pungkasnya.
Ia berharap pemerintah mengevaluasi total penyaluran KIP Kuliah, memperkuat ketepatan sasaran LPDP, dan memastikan kebijakan pendidikan gratis menjangkau mahasiswa PTN dan PTS secara berkeadilan.
EDITOR
