JAKARTA – Rapat Paripurna DPR RI untuk menyetujui Jenderal Andika Perkasa menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI telah dilaksanakan, Senin (8/11). Sejalan dengan itu, isu reshuffle menguat dan kabar Hadi masuk kabinet santer beredar.
Gerindra melalui sang Sekretaris Jenderal yakni Ahmad Muzani menegaskan masuk tidaknya Hadi ke kabinet merupakan wewenang presiden.
“Sepenuhnya wewenang presiden. Presiden ada kewenangan sepenuhnya dalam sistem ketatanegaraan kita sebagai kepala pemerintahan dalam sistem presidensial, presiden berwenang menetapkan pembantu-pembantunya sebagai menteri atau mengganti,” kata Muzani, Senin (8/11/2021).
Ditemui di Kompleks Parlemen, Muzani sendiri mengaku belum mendengar informasi rencana reshuffle dari istana.
Bahkan dia baru mendengar isu itu dari pemberitaan media-media. Hanya saja, Muzani kembali menegaskan reshuffle adalah hak Presiden yang tidak bisa diganggu gugat.
“Saya belum denger apa bener, siapa aja, belum denger pasti. Kalaupun ada reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden sebagai pemegang mandat rakyat, sebagai kepala pemerintahan maka Presiden berhak tentukan siapa pembantunya dan ganti siapa pembantunya,” kata Muzani.
Edit : Mt
